Rabu, 16 April 2025, telah dilaksanakan Operasi Gabungan yang melibatkan Polres Batu, Jasa Raharja, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan Bapenda Kota Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan masa berlaku pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kendaraan.Melalui pelaksanaan operasi gabungan ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.Mari berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Batu.Bayarkan pajak kendaraan bermotor Anda tepat waktu untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.Untuk informasi pajak klik bapenda.batukota.go.id

Tim dari Bapenda Kota Batu melakukan pemasangan Alat Perekam Transaksi / Tapping Box.

Pembahasan terkait Opsen PKB dengan wawali, Bapenda dan UPT pengelolaan pendapatan daerah malang Utara dan batu kota.

Jumat, 21 Maret 2025, Wali Kota Batu Bapak Nurochman, SH, MH, didampingi Wakil Wali Kota Bapak Hely Suyanto, SH, MH, melakukan tinjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bapenda. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta memastikan efektivitas proses administrasi. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota berharap agar pelayanan di MPP Bapenda dapat terus ditingkatkan, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan percepatan proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal.

SPPT PBB 2025 sudah bisa diunduh dan dicetak secara mandiri melalui laman bapenda.batukota.go.id/CekEPBBJangan lupa, jatuh tempo SPPT PBB 2025 tanggal 31 Agustus 2025Untuk pembayarannya bisa melalui:✅ Teller Bank Jatim✅ Kanal Pembayaran PBB: Bank Jatim, Qris, Indomaret, OVO, Tokopedia, Alfamart, Gopay, Pos IndonesiaMasyarakat Bijak Taat Membayar Pajak.

Rabu, 5 Februari 2025 bertempat di ruang rapat Bapenda dilaksanakan sosialisasi input data laporan pada aplikasi e-BPHTB. Kegiatan ini diikuti oleh para staf atau operator PPAT/PPATS yang bertugas dalam pembuatan laporan akta BPHTB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pelaporan bagi PPAT/PPATS agar terhindar dari sanksi administratif atas keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota No. 20 Tahun 2024.Pelaporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lambat dilaporkan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.Masyarakat bijak taat membayar pajak.