Pembahasan terkait Opsen PKB dengan wawali, Bapenda dan UPT pengelolaan pendapatan daerah malang Utara dan batu kota.

Jumat, 21 Maret 2025, Wali Kota Batu Bapak Nurochman, SH, MH, didampingi Wakil Wali Kota Bapak Hely Suyanto, SH, MH, melakukan tinjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Bapenda. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta memastikan efektivitas proses administrasi. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota berharap agar pelayanan di MPP Bapenda dapat terus ditingkatkan, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan percepatan proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal.

SPPT PBB 2025 sudah bisa diunduh dan dicetak secara mandiri melalui laman bapenda.batukota.go.id/CekEPBBJangan lupa, jatuh tempo SPPT PBB 2025 tanggal 31 Agustus 2025Untuk pembayarannya bisa melalui:✅ Teller Bank Jatim✅ Kanal Pembayaran PBB: Bank Jatim, Qris, Indomaret, OVO, Tokopedia, Alfamart, Gopay, Pos IndonesiaMasyarakat Bijak Taat Membayar Pajak.

Rabu, 5 Februari 2025 bertempat di ruang rapat Bapenda dilaksanakan sosialisasi input data laporan pada aplikasi e-BPHTB. Kegiatan ini diikuti oleh para staf atau operator PPAT/PPATS yang bertugas dalam pembuatan laporan akta BPHTB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pelaporan bagi PPAT/PPATS agar terhindar dari sanksi administratif atas keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota No. 20 Tahun 2024.Pelaporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lambat dilaporkan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.Masyarakat bijak taat membayar pajak.

Kamis, 19 Desember 2024 bertempat di ruang Sekretaris Daerah Kota Batu diadakan penyamaan persepsi terkait dengan mitigasi dan simulasi penyesuaian penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta guna menjaga agar tidak menambah beban wajib pajak.

Pada tanggal 18 Desember 2024, Kepala Bapenda bersama Sekda dan Kepala BKAD berkesempatan mengikuti Rakornas Keuangan Daerah secara daring di Command Center Kota Batu. Pada Rakornas tersebut disampaikan beberapa arahan dari Menteri Dalam Negeri Bpk. Muhammad Tito Karnavian, arahan dari Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan arahan dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK